Network
IKOBENGKULU.COOM - Cerita kesengsaraan di tapak tapak Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara di Pulau Sumatera adalah femonena keseharian. Kampung tergusur, kehilangan mata pencaharian, penyakit, kehilangan tempat tinggal hingga konflik sosial menghiasi media informasi. Cerita ini disempurnakan dengan tingginya intensitas konflik baik laten maupun manifest.
Hal ini terungkap dalam webinar bertema “Mengapa 3,7 Gigawatt PLTU batu bara di Sumatera harus dimatikan” yang digelar Jejaring Sumatera Terang Untuk Energi Bersih, gabungan 18 lembaga non-pemerintah di Pulau Sumatera yang menekan pemerintah segera menghentikan energi fosil batu bara dan mempercepat transisi ke energi terbarukan pada Rabu, 23 November 2022.
Baca Juga: Muspani Anggap Penetapan Tersangka Kasus Lahan Sawit Janggal
Zaidun Abdi dari perwakilan Perkumpulan Pembela Lingkungan Hidup (P2LH) Aceh, menyatakan bahwa keberadaan PLTU batu bara Nagan Raya tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang diterima warga adalah kehancuran pondasi ekonomi rakyat. Nelayan Pangkalan Susu di Sumatera Utara pun mengalami kemerosotan pendapatan hingga 70 persen sejak PLTU Pangkalan Susu beroperasi. Begitu pula nelayan di Sungai Siak Riau dan Bengkulu juga kehilangan ikannya akibat eksploitasi batu bara.
Dewi Purnama Dosen Jurusan Kelautan Universitas Bengkulu menegaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian, populasi penyu betina di perairan menurun 20% akibat perubahan iklim. Informasi ini cukup sebenarnya untuk memberikan kita informasi bahwa telah terjadi penuruan populasi biota laut akibat krisis iklim.
Cerita kerusakan ekonomi tidak hanya pada sektor laut, petani pun mengalami penurunan hasil pertanian. Sumiati Surbakti, Direktur Srikandi Lestari Sumatera Utara menyatakan bahwa petani di sekitar PLTU Pangkalan Susu mengalami penurunan hasil pertanian lebih dari 50%, dari sebelumnya mendapatkan rata-rata 300 kg/rantai*, sekarang untuk mendapatkan setengahnya sangatlah sulit. Cerita serupa juga terjadi di Lahat Sumatera Selatan, petani yang biasanya mendapat lebih dari 100 karung padi per bidang**, sekarang ini hanya mendapatkan tidak lebih dari 30 karung.
Data Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) tahun 2021 menyebutkan sekitar 828 juta orang menghadapi kelaparan yang kondisinya diperparah krisis iklim. Data Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebutkan 115 pulau sedang dan kecil di Indonesia terancam hilang atau tenggelam akibat naiknya permukaan air laut. Sementara data yang diolah Kanopi Hijau Indonesia dari berbagai sumber menyebutkan 27.175 hektare daratan Pulau Sumatera hilang dalam kurun tiga tahun terakhir.
Pembakaran fosil batu bara juga telah meracuni udara yang dihirup manusia dimana studi yang dipublikasikan Lancet, jurnal kedokteran internasional menyebutkan polusi udara mengakibatkan 6,7 juta kematian pada 2019. Sedangkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan sedikitnya 7 juta orang mengalami kematian dini per tahun, termasuk sekitar 600.000 anak di bawah usia 15 tahun akibat dari polusi udara. Jumlah ini tanpa memperhitungkan jutaan yang menderita penyakit kronis terkait polusi udara.
Derita kesehatan dampak dari krisis iklim dipaparkan secara lugas oleh Prof Budi Haryanto, guru besar Universitas Indonesia yang menjadi penanggapy dalam webinar ini. Prof Budi mengatakan pada 2018 dalam penelitian di 88 PLTU batu bara di seluruh dunia dengan perlakuan penelitian kesehatan masyarakat yang bermukim 50 km, 100 kilometer, hingga 1.000 kilometer dari PLTU menemukan warga terpapar penyakit yang mematikan dan dominan mengidap penyakit yang berkaitan dengan gangguan fungsi paru.
