Network
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menegaskan bahwa kebijakan WFH ditujukan bagi ASN yang tidak memiliki kontak langsung dengan masyarakat. Rumah sakit dan sekolah tidak termasuk dalam penerapan kebijakan WFH ini.
Penerapan WFH juga berkaitan dengan upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mendorong warga yang menggunakan kendaraan pribadi untuk beralih ke angkutan umum. Dengan menawarkan fasilitas publik yang memadai, diharapkan masyarakat lebih cenderung menggunakan angkutan umum, dan langkah ini diharapkan akan mengurangi tingkat polusi udara di wilayah tersebut.
Meski demikian, layanan umum seperti PT Transportasi Jakarta dan PT MRT Jakarta yang bersifat pelayanan tetap akan berjalan normal. Walaupun WFH diterapkan, layanan ini tidak akan mengalami pengurangan signifikan.
Dalam gambaran yang lebih luas, kebijakan WFH di Pemprov DKI Jakarta menunjukkan arah menuju pola kerja yang lebih fleksibel, yang telah diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di luar negeri.
Selain mendukung upaya penghematan ruang kantor, kebijakan ini juga memungkinkan pegawai untuk tetap produktif dan menjaga aktivitas ekonomi berjalan lancar.***
