Wali Kota Bengkulu Minta Menpora Hapus Israel dari Peserta Piala Dunia U-20

- 24 Maret 2023, 09:05 WIB
Wali Kota Bengkulu H Helmi Hasan menolak Timnas Israel ikut main di Piala Dunia U 20/foto:dok/
Wali Kota Bengkulu H Helmi Hasan menolak Timnas Israel ikut main di Piala Dunia U 20/foto:dok/ /

IKOBENGKULU.COM - Wali Kota Bengkulu, H Helmi Hasan SE, mengirimkan surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) untuk meminta pencoretan Timnas Israel dari daftar peserta Piala Dunia U-20.

Alasan penolakannya didasarkan pada konstitusi Negara Republik Indonesia (NKRI) yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

 "Konstitusi tersebut menyatakan hak segala bangsa untuk bebas dari penjajahan dan menghargai prinsip kemanusiaan serta keadilan", kata Helmi Hasan, kepada IKOBENGKULU.COM.

Helmi Hasan menegaskan bahwa selama Israel tidak mengakui kemerdekaan Palestina, pemerintah Indonesia seharusnya tidak menerima keikutsertaan Timnas Israel dalam kompetisi tersebut.

Wali Kota Bengkulu ini juga mengajak seluruh elemen masyarakat di kota tersebut untuk menyatakan dukungan terhadap penolakan ini.

"Konstitusi Indonesia secara jelas menentang penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina", katanya.

Baca Juga: Portugal Kuasai Pertandingan Lawan Liechtenstein, Ronaldo 2 Gol dalam Kualifikasi Euro 2024 Grup J, Skor 4-0

Oleh karena itu, Wali Kota Bengkulu, berharap Menpora akan mempertimbangkan permintaan ini dan menindaklanjuti dengan mencoret Timnas Israel.

Selain itu, Helmi Hasan juga mengajak para pemimpin daerah lainnya di Indonesia untuk bersama-sama menyampaikan keberatan mereka terhadap keikutsertaan Timnas Israel.

"Diharapkan, dukungan dari berbagai pihak akan memberikan tekanan yang lebih besar kepada pemerintah pusat dan Menteri Pemuda dan Olahraga untuk mengambil keputusan yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang dianut oleh Indonesia", katanya.

Kepala daerah lain yang menolak Timnas Israel yaitu
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Wayan Koster. Kedua gubernur tersebut menegaskan bahwa penolakan mereka didasarkan pada prinsip kemanusiaan dan keadilan yang dianut oleh Indonesia. ***

 

Editor: Iyud Dwi Mursito


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x