Network
IKOBENGKULU.COM - Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) terhadap kepatuhan atas belanja barang dan jasa dan belanja modal, Kabupaten Kepahiang tahun anggaran (TA) 2022, diketahui adanya temuan lebih kurang Rp3,1 miliar.
Hal ini disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Kepahiang, H. Zurdi Nata, yang belum lama ini telah menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang disampaikan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi melalui Kepala Subaditorat II, Ronald Sinaga.
"Secara rinci saya belum melihat, apa-apa saja yang menjadi temuan dan catatan BPK RI tersebut. Namun, yang pasti masih ada catatan dan temuan yang harus kita selesaikan dalam waktu selama 60 hari ke depan," jelas Wabup.
Dijelaskannya, untuk beberapa permasalahan yang menjadi temuan, Pemerintah Kabupaten Kepahiang akan segera menindaklanjutinya, sehingga permasalahan tersebut dapat dibenahi. Dan tentunya LHP yang diterima ini akan menjadi pedoman bagi Pemkab Kepahiang agar semakin baik dan tertib dalam pengelolaan keuangan daerah nantinya.
"Mayoritas temuan pada beberapa SPj, seperti SPj perjalanan dinas (Perjadin), BBM dan belanja barang dan jasa," ujarnya.
Namun sayang, Wabup belum bersedia untuk menyampaikan organisasi perangkat daerah (OPD) mana saja yang masih menjadi temuan dari hasil audit BPK tersebut.
"Semua catatan sudah kami sampaikan ke Inspektorat Darah (Ipda) untuk bisa segera ditindak lanjuti. Harapan kami 60 hari sejak LHP itu kita terima, sesuai dengan aturan dapat segera bisa diselesaikan," harapnya.
Karena sambung Wabup, pada pertengahan Februari 2023 mendatang Tim Audit BPK kembali akan melaksanakan audit kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Kabupaten Kepahiang secara keseluruhan. Dengan harapan Kepahiang kembali dapat menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk yang ke 6 kalinya secara berturut-turut.***
