Network
IKOBENGKULU.COM - Dalam upaya memperkuat pengawasan kampanye Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bengkulu melakukan kerjasama strategis dengan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) Bengkulu dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Bengkulu.
Kesepakatan ini ditandatangani pada 27 November 2023 di Hotel Nala Sea Side, Kota Bengkulu, menegaskan komitmen bersama untuk memantau dan mengatasi isu hoaks serta disinformasi selama periode kampanye.
Kerjasama ini diwakili oleh Ketua Bawaslu Kota Bengkulu, Rahmat Hidayat, Korwil Mafindo Bengkulu Dr. Gushevinalty, dan Ketua KPID Provinsi Bengkulu, Albertce Rolando Thomas.
Fokus utama dari kerjasama ini adalah memastikan integritas informasi dan menghormati nilai-nilai Pancasila, moralitas, dan jati diri bangsa dalam materi kampanye.
Rahmat Hidayat dari Bawaslu menyatakan, "Kami berkomitmen untuk memastikan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil."
Sementara itu, Mafindo akan memainkan peran penting dalam edukasi dan pencegahan hoaks, menurut Korwil Mafindo Dr. Gushevinalty.
Perjanjian ini mencakup pengawasan materi kampanye di media sosial dan media massa, dengan ketentuan yang jelas tentang kewajiban dan hak masing-masing pihak, termasuk pertukaran informasi dan sosialisasi pengawasan partisipatif.
Inisiatif ini juga menyoroti pentingnya pengawasan isi kampanye dan menyediakan informasi yang akurat. "Inisiatif ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan pemilu yang sehat dan bebas dari hoaks serta disinformasi," tutup Ketua KPID Provinsi Bengkulu, Albertce Rolando Thomas, menggarisbawahi pentingnya kerjasama ini dalam memperkuat demokrasi di Kota Bengkulu.
Baca Juga: Sinergi Bawaslu Kota Bengkulu dan Stakeholder untuk Perangi Hoaks Jelang Pemilu 2024
Langkah ini merupakan bagian dari serangkaian upaya yang dilakukan Bawaslu Bengkulu dalam meningkatkan kesiapsiagaan mereka terhadap potensi hoaks menjelang Pemilu 2024.
Dengan adanya kerjasama ini, Bawaslu, Mafindo, dan KPID akan bekerja sama dalam pengawasan isi kampanye, termasuk di media sosial dan media massa, untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan selama periode kampanye adalah informasi yang benar dan bertanggung jawab.
Perjanjian ini juga menetapkan kewajiban dan hak masing-masing pihak, termasuk dalam hal pertukaran informasi dan sosialisasi pengawasan partisipatif.
Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan pencegahan hoaks, serta memperkuat integritas proses pemilu.
Selain itu, kerjasama ini juga mencakup aspek pembiayaan, jangka waktu kerjasama, dan penyelesaian perselisihan, menunjukkan komitmen serius dari ketiga pihak dalam menghadapi tantangan hoaks dan disinformasi.
Inisiatif ini diperkirakan akan memberikan dampak positif dalam menciptakan lingkungan pemilu yang kondusif, bebas dari hoaks dan disinformasi, yang pada akhirnya akan memperkuat fondasi demokrasi di Kota Bengkulu.
Dengan adanya kerjasama ini, Bawaslu Bengkulu, Mafindo, dan KPID berharap dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya memerangi hoaks dan menjaga keaslian informasi yang beredar selama kampanye Pemilu 2024, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang tepat dan berdasarkan informasi yang akurat. ***
