Network
IKOBENGKULU.COM - Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, dengan tegas memastikan kelancaran pasokan Gas LPG 3Kg di wilayahnya.
Dalam upaya ini, Gubernur akan mengirim surat resmi kepada Pertamina pusat untuk meminta penyaluran LPG 3Kg tetap berjalan meskipun pada tanggal merah atau hari libur nasional.
Pernyataan ini disampaikan oleh Gubernur Rohidin setelah melakukan pertemuan dengan perwakilan dari PT. Pertamina Patra Niaga Sales Area Retail Bengkulu di Ruang Kerja Gubernur pada Jumat (4/8/2023).
Gubernur Bengkulu mengungkapkan bahwa kebijakan Pertamina untuk tidak menyalurkan LPG pada hari libur nasional telah menyebabkan kelangkaan pasokan di masyarakat, terutama untuk LPG 3Kg yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat miskin.
Sebelumnya, masyarakat telah mengeluhkan kesulitan mendapatkan Gas LPG di pangkalan, karena hampir setiap pangkalan dan agen kehabisan stok untuk gas subsidi ini.
Gubernur Rohidin menyatakan, "Kita akan mengirim surat resmi kepada Pertamina dan akan menyalin ke Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. Ini terkait dengan kuota nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah. Semoga ada solusi yang dapat ditemukan untuk masalah ini agar dapat diselesaikan dengan baik."
Baca Juga: Makan Lele, Program Inovatif Bengkulu Cegah Stunting Anak
Selain itu, Gubernur Rohidin juga mengimbau kepada para Bupati/Walikota untuk secara rutin melakukan pengawasan terhadap pendistribusian LPG Subsidi agar tepat sasaran. Beliau menekankan bahwa Bupati/Walikota memiliki pengetahuan mendalam tentang rumah makan, usaha kecil menengah, dan kelompok masyarakat yang berhak menerima subsidi ini.
"Maka saya meminta Dinas Perindag untuk membuat surat edaran yang berisi instruksi rutin untuk memastikan Bupati/Walikota melaksanakan pengawasan secara berkala," tambah Gubernur Rohidin.
Sementara itu, Sales Area Manager Pertamina Bengkulu, Mochammad Farid Akbar, menjelaskan bahwa secara internal, Pertamina tidak mengalami kelangkaan LPG 3Kg dan tidak ada kendala operasional yang signifikan. Namun, Pertamina tetap mengambil langkah-langkah antisipatif dengan bekerja sama dalam pengawasan bersama Pemerintah Daerah.
