Network
Seharusnya kegiatan konsultasi publik ini membahas dan mengkaji dampak penting hipotetik pada aspek fisik dan non fisik dari aktivitas pertambangan batubara oleh PT Inmas Abadi. Namun dalam konsultasi tersebut dampak hipotetik seperti tercemarnya Sungai Seblat akibat penambangan justru tidak dibahas.
“Ada indikasi bahwa orang yang diundang adalah mereka yang pro-tambang dan tidak memahami secara utuh terkait AMDAL, seharusnya yang dibahas dalam kegiatan ini adalah dampak penting dari kegiatan pertambangan” tambahnya.
Izin Usaha Pertambangan yang diberikan pemerintah kepada PT Inmas Abadi seluas 4.051 hektar diterbitkan tahun 2017 dan sejak penerbitan tersebut telah ditolak oleh Koalisi Selamatkan Bentang Seblat yang merupakan gabungan dari aktivis lingkungan, mahasiswa dan warga yang mengkampanyekan penyelamatan Bentang Seblat yang menjadi habitat terakhir gajah Sumatera di Bengkulu.
Aktivitas pertambangan ini secara nyata akan berdampak pada Sungai Seblat yang merupakan sumber air bersih bagi belasan desa yakni Suka Baru, Suka Maju, Suka Merindu, Suka Medan, Suka Negara, Karya Jaya, Talang Arah, Pasar Seblat di Kecamatan Marga Sakti Seblat dan Kecamatan Putri Hijau.
Berdasarkan kajian koalisi, izin produksi PT Inmas Abadi di lahan seluas 4.051 hektar itu tumpang tindih seluas 735 hektar dengan kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Seblat, 1.915 hektar tumpang tindih dengan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Lebong Kandis Register 69 dan seluas 540 hektar tumpang tindih dengan Hutan Produksi Konversi (HPK).
Sebelumnya dalam pengumuman studi amdal PT Inmas Abadi menyebutkan bahwa aktivitas pertambangan ini akan berdampak pada penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan dan getaran, peningkatan debit air larian, perubahan tata guna lahan, penurunan kualitas air, berkurangnya keragaman flora, fauna, biota air serta konflik sosial dan keresahan masyarakat/buat ribut sesama warga. ***
