Network
Pengurus Posko Lentera Teluk Sepang Yesi Sepriani mengatakan beban warga Teluk Sepang terus bertambah setelah sebelumnya berjibaku dengan jalan berlubang dan berdebu akibat lalu lalang kendaraan pegangkut batu bara.
Baca Juga: Mantan Sekda Bengkulu Tengah dan PPTK Divonis 1 Tahun Penjara
“Kini ditambah dengan polusi PLTU yang membuat kami menderita penyakit kulit dan batuk-batuk. Nasib nelayan Teluk Sepang juga saat ini sangat terancam karena harus berlayar jauh ke tengah laut, karena populasi ikan menurun,” katanya.
Kondisi hampir sama terjadi juga di Lahat, Sumatera Selatan. Kecelakaan lalu lintas kerap terjadi di jalan negara diakibatkan aktivitas angkutan batubara.
Masyarakat kehilangan ruang hidup dan dipaksa hidup dengan lingkungan yang rusak akibat dikepung 4 perusahaan pertambangan batubara dan 2 PLTU baru bara.
Setiap saat, debu dan abu mengepung rakyat. Banjir besar di Sungai Kungkilan pada 2019 mengakibatkan 36 kepala keluarga di Desa Muara Maung menanggung kerugian yang belum dipulihkan hingga kini. Di 19 desa di Kecamatan Merapi Barat, sebanyak 1.706 warga terkena penyakit ISPA.
Manager Kampanye Yayasan Anak Padi, Reza Yuliana mengatakan rakyat Lahat sudah terlalu menderita akibat industri batu bara. “Kami mendesak pemerintah segera menutup PLTU batu bara karena kami tidak mau lagi menanggung deruta akibat ulah oligarki,” katanya.
Di sisi lain, Pulau Sumatera memiliki potensi energi terbarukan yang melimpah. Misalnya Provinsi Bengkulu, berdasarkan data Kementerian ESDM memiliki 7.297 Megawatt energi terbarukan dari matahari, angin dan air sedangkan yang baru dimanfaatkan saat ini hanya 259 MW. Potensi energi terbarukan di Sumatera Selatan justru jauh lebih besar mencapai 21.888 MW.
Kabar baiknya, tekanan publik untuk segera menghentikan energi kotor batu bara mulai direspon politisi. Terbaru adalah “proposal” transisi energi yang disodorkan Indonesia dalam pertemuan G20 pekan lalu di Bali.
