IKOBENGKULU.COM - Kasus penembakan yang menewaskan Brigadir Yoshua Hutabarat atau Brigadir J, hingga kini menjadi perhatian publik.
Tapi, menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, hingga kini anggota Dewan Perwaklan Rakyat (DPR) terkesan diam.
Sedangkan, pihak kepolisian terus melalukan proses penyelidikan untuk mengungkap motif pembunuhan Brigadir J.
Baca Juga: Duh..Bos Besar Judi Online Boyong Keluarga Kabur ke Singapura
"Lah ko DPR diam," kata Mahfud MD dengan rasa herannya sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Instagram @najwashihab.
Bahkan, anggota DPR sempat menyebutkan bahwa Menkopolhukam Mahfud MD tidak tahu Undang-Undang, bahwa DPR tidak boleh ikut campur dengan kasus di luar DPR.
"Wah itu Menkopolhukam tidak tahu Undang-Undang, seharusnya DPR tidak boleh ikut campur," kata DPR.
Baca Juga: Main Judi Online, Warga di Rejang Lebong Ditangkap Polisi
Kemudian Mahfud MD menyangkal pendapat tersebut dengan alasan-alasan yang sudah terbukti faktanya.
Dalam rapat Komisis III DPR, Mahfud MD dengan terang berderang membeberkan beberapa contoh kasus ketika DPR ikut campur, untuk menyangkal pendapat DPR sebelumnya.
Mahfud MD mencontohkan kasus AKBP Raden Brotoseno yang beberapa waktu lalu pernah terlibat dalam tindak pidana korupsi.
Baca Juga: Daftar DTKS Kemensos Online agar Dapatkan Bansos PKH dan BPNT Dibuka, Begini Langkah-Langkahnya
"Dulu DPR ikut serta dan berpendapat terkait kasus ini, karena Brotoseno setelah melakukan korupsi masih saja menjadi Polisi, sementara menurut Undang-Undang itu jelas tidak boleh," kata Mahfud.
Namun, berkat campur tangan DPR, Brotoseno akhirnya batal kembali bertugas sebagai polisi, dia diberhentikan secara tidak hormat dari Polri.
Selanjutnya kasus lain yang diikut campuri oleh DPR adalah kasus pencabulan santri, saat itu DPR angkat bicara dan akhirnya terselesaikan juga.
"Kasus Brotoseno itu kan berhasil karena DPR ngomong, pencabulan santri ngomong, urusan apa mgomong," ujar Mahfud MD.
Sehingga Mahfud selalu berbicara ke sana kemari agar kasus bisa terselesaikan dan kebenaran akan terungkap.
"Karena hukum itu kan produk politik, engga bisa hukum jalan sendiri, tanpa ada suasana politik yang mendorong suara masyarakat dan pro yustisianya itu kita dorong," kata Menopolhukan itu.
DPR Bantah Diam
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni membantah kalau dikatakan lembaganya diam saja.
"Kami tidak diam saja makanya setelah reses berakhir, kami langsung panggil satu per satu," kata Sahroni saat memimpin rapat dengar pendapat dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin, 22 Agustus 2022 yang dikutip ikobengkulu.com dari Antara.
Bahkan Sahroni mengatakan, Komisi III DPR akan memanggil semua pihak yang terkait dengan kasus Brigadir J dalam sepekan ini.
Baca Juga: Tiket Pesawat Lion Air Bengkulu-Jakarta Masih Tinggi, Ini Kebijakan Kemenhub
"Saat ini kami memanggil Komnas HAM, Kompolnas dan LPSK. Pada minggu ini juga kami akan memanggil Kapolri. Jadi, jangan ada anggapan bahwa kami diam saja," tegas Sahroni
"Kami panggil semuanya untuk bertanya langsung. Perlu diingat, kami mengawasi mereka dan akan kami buka semua. Semua terbuka," jelasnya.
Sahroni menegaskan, Komisi III akan memanggil seluruh mitranya guna meluruskan isu yang beredar di publik bahwa DPR diam saja karena sudah menerima suap, agar bungkam terkait kasus Brigadir J.
"Di DPR ada prosesnya, kalau lagi reses, kita tidak bisa apa-apa," tegasnya.