Network
IKOBENGKULU.COM - Teuku Riefky Harsya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat dan Anggota Tim 8 menyampaikan surat yang menggambarkan ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap perubahan mendadak dalam koalisi serta cara pengumuman yang dilakukan tanpa sepengetahuan pihaknya
Menurutnya, peristiwa ini menjadi pengkhianatan terhadap semangat perubahan dan Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh tiga partai politik tersebut.
Keputusan yang diambil oleh Ketua Umum Partai Nasdem dianggap melanggar kesepakatan dan mandat yang telah diberikan kepada Capres Anies Baswedan untuk memimpin Koalisi Perubahan.
"Pada tanggal 29 Agustus 2023, sebuah perubahan yang tak terduga terjadi dalam proses finalisasi kerja koalisi partai politik (Parpol) bersama calon presiden Anies Baswedan", dalam keterangan tertulis Teuku Riefky Harsya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat dan Anggota Tim 8.
Dia menceritakan, perubahan ini terjadi di Nasdem Tower, di mana Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, secara sepihak menetapkan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, sebagai calon wakil presiden (Cawapres) yang akan mendampingi Anies.
Keputusan ini diambil tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS, yang juga merupakan bagian dari koalisi tersebut.
"Malam itu, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk mengumumkan keputusan ini. Namun, Anies tidak langsung menyampaikan informasi tersebut kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat. Sebaliknya, ia mengutus Sudirman Said untuk menyampaikan kabar ini", jelasnya.
Riefky menjelaskan, "Kemarin, 30 Agustus 2023, kami menerima informasi dari Sudirman Said, yang mewakili capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik antara Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar."
