Network
IKOBENGKULU.COM - Wakil Ketua II DPRD Rejang Lebong, Edi Irawan HR, mendorong agar eksekutif melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berupaya menjemput anggaran ke pemerintah pusat.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua II DPRD Rejang Lebong, Edi Irawan HR, saat pelatihan pengolahan Kopi Organik di Kelurahan Talang Ulu, Rejang Lebong, pada Minggu, 25 Desember 2022.
Edi Irawan mengatakan, APBD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2023 yang sudah disahkan oleh DPRD Rejang Lebong beberapa waktu lalu sebesar Rp1,04 triliun.
Baca Juga: Owner Bermani Coffee: Kopi Rejang Lebong Bisa Dijual dengan Harga Tinggi, Hanya Saja...
Hanya saja, lanjut Edi Irawan, dari Rp1,04 triliun APBD Rejang Lebong tersebut hanya sekira Rp180 miliar - Rp200 miliar saja yang bisa digunakan untuk pembangunan. Selebihnya sudah digunakan untuk Dana Desa, Belanja Pegawai, Pendidikan dan lainnya.
"Dengan anggaran Rp180 miliar - Rp200 miliar bisa digunakan untuk apa. Membangun jalan beberapa kilo saja sudah habis. Belum untuk kegiatan sosial, kesehatan," kata Edi Irawan.
Karena itu, Edi Irawan mendorong agar OPD harus mampu menjemput anggaran ke pemerintah pusat dan yang paling memungkinkan untuk menaikkan APBD melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
"OPD jangan banyak mengeluh karena anggaran sedikit, tapi kita harus pandai menjemput anggaran ke pusat. Contohnya, anggaran di Kementerian Pertanian RI sekira Rp15 triliun, masa kita tidak bisa menjemput Rp100 miliar saja," tegas Edi Irawan.
Baca Juga: Kelompok Tani Robusta Organik Batang Manggus di Rejang Lebong, Berkomitmen Meninggalkan Zat Kimia
Edi Irawan juga mengungkapkan, selama tiga tahun menjadi anggota DPRD Rejang Lebong, belum ada satu pun dari pihak yang mengajak anggota dewan untuk didapimpingi ke pemerintah pusat.
