IKOBENGKULU.COM - 105 Kepala Desa (Kades) dari Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, telah melakukan aksi protes pada Selasa, 11 April 2023, dengan menyerbu kantor Bupati Kepahiang.
Para Kades, yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (APDESI), menuntut agar gaji atau penghasilan tetap (Siltap) dapat dibayarkan penuh selama setahun.
Menurut Swikno, juru bicara dari para Kades, jika anggaran dana desa (ADD) tahap I tahun 2023 yang digunakan untuk membayar Siltap Perangkat Desa, tidak mampu untuk membayar hutang gaji perangkat yang sudah 4 bulan belum diterima.
Swikno menjelaskan bahwa ADD tahap I seharusnya mereka terima 40 persen, tetapi kenyataannya hanya dibayarkan 20 persen.
Baca Juga: Badan Musyawarah Adat Kota Bengkulu Ajak Warga Dukung Program Pemerintah untuk Kemajuan Kota
"Karena kondisi ini, ADD yang diterima setiap desa hanya dapat membayar Siltap untuk 2 bulan saja", katanya.
Swikno juga menyatakan bahwa Kades yang ada di Kabupaten Kepahiang kesulitan untuk menjelaskan situasi ini kepada perangkat desa yang lain karena Idul Fitri sudah semakin dekat.
Para Kades meminta penjelasan langsung dari pihak-pihak yang berkompeten di Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
Wakil Bupati Kepahiang, H Zurdi Nata, S.Ip, didampingi oleh Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Kepala Badan Keuangan Daerah juga bertemu dengan para Kades dan perangkat desa dari Kabupaten Kepahiang.
"Mereka berharap agar seluruh perangkat desa dapat berpikir jernih dengan kondisi yang tengah terjadi", katanya.
Kepala BKD Kepahiang, Jono Antoni, menjelaskan bahwa kondisi ini disebabkan oleh kesulitan keuangan daerah.
Jono Antoni juga mengatakan bahwa mereka akan mencoba untuk memenuhi tuntutan para Kades jika keuangan daerah memungkinkan. Namun, ia menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah sedang tidak baik-baik saja. Hal ini menjadi perhatian bagi seluruh perangkat desa di Kabupaten Kepahiang untuk dapat memikirkan solusi yang terbaik dalam situasi ini.***