Network
IKOBENGKULU.COM - Penundaan pengumuman anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten/kota yang akan terpilih oleh Bawaslu RI menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Keputusan ini dianggap memiliki dampak serius karena berpotensi menciptakan kekosongan anggota Bawaslu di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Awalnya, pengumuman dijadwalkan pada 12 Agustus 2023, sejalan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Bawaslu kabupaten/kota pada 14 Agustus 2023.
Namun, rencana tersebut batal setelah Bawaslu RI menerbitkan surat yang menjadwalkan ulang pengumuman anggota terpilih pada 18 Agustus 2023.
"Ini merupakan tindakan yang merugikan dalam konteks demokrasi kita. Pemilu merupakan fondasi penting dalam sistem demokrasi yang sedang kita bangun, dan Bawaslu memiliki peran krusial dalam penyelenggaraan pemilu. Jika pola rekrutmen SDM-nya sudah bermasalah, implikasinya Bawaslu akan kehilangan trust publik," kata Wakil Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah Bengkulu, Darlinsyah, dalam wawancara dengan media pada Rabu, (16/08/2023).
Darlinsyah, yang juga mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu, menjelaskan bahwa saat ini proses pemilu sedang memasuki tahap penetapan Daftar Caleg Sementara (DCS), yang memerlukan pengawasan ketat dan kualitas yang tinggi.
“Penetapan DCS memiliki dampak penting pada legitimasi seluruh proses pemilu, karena menyangkut siapa dan apa yang akan dipilih oleh masyarakat untuk memimpin selama lima tahun ke depan."
Baca Juga: Aksi 'Energi Bersih, Merdeka' di HUT RI ke 78: Sorotan Dampak PLTU Batubara Sumatera
Dia juga mencurigai adanya intervensi kuat dari kekuatan politik tertentu dalam proses rekrutmen anggota Bawaslu. Hal ini membuat proses seleksi didasarkan pada pertukaran kepentingan politik, bukan pada dasar profesionalisme dan kapabilitas.
“Ini namanya instrumen penting demokrasi kita sedang tergadai pada arus kekuatan politik tertentu. Sudah rahasia umum, ada kelompok tertentu yang bermain di balik layar untuk menentukan siapa yang akan menjadi penyelenggara pemilu. Pola rekrutmen nampak seperti diatur di bawah meja."
