Network
IKOBENGKULU.COM - Saat tiba di Pondok Bakil di Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, hal pertama yang kami lihat adalah tumpukan batu bara, tambang dan debu beterbangan. Untuk mencapai Desa Pondok Bakil, Anda harus melewati tambang dan kemudian turun ke lembah. Warga Pondok Bakil tinggal di sana dengan total 579 orang.
Pintu masuk pertama tambang ini memberi harapan baru bagi warga Pondok Bakil, jalan yang hingga kini membutuhkan waktu lebih dari satu jam (90 menit) untuk mencapai Ketahun. Hanya membutuhkan waktu setengah jam (30 menit) karena perusahaan ini ada.
Tapi ternyata hanya itu yang mereka dapatkan, selebihnya hanya sayang.
Sawah Tanjung Bud yang digarap masyarakat di tiga desa yakni Desa Gunung Payung, Desa Pondok Bakili dan Desa Talang Berantai sudah tidak bisa digunakan lagi, irigasi Sungai Bud mati karena kehilangan sumber air.
PT.Injatama awalnya menanggapi tabrakan tersebut. Mereka sepakat mengganti sawah warga. Namun kontrak diberikan kepada kurang lebih 50 orang dengan kompensasi rata-rata 2 (dua) juta rupiah per orang. Kompensasi hanya diterapkan satu kali dan kompensasi belum disepakati.
Warga Pondok Bakil juga mengalami relokasi jalan raya provinsi sepanjang 2.700 kilometer pada 2013-2014 tanpa pamit. Jalan kota yang dialihkan oleh PT. Injatama tidak dalam kondisi baik, tidak ada drainase yang memadai.
Saat hujan, jalan tergenang air dan becek. Jalan yang dibangun di atas tanggul tersebut saat ini dalam kondisi rusak dan berlubang. Sisi jalan di sepanjang Sungai Ketahun itu terkikis. Hingga saat ini, belum ada tindakan yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut.
Dampak lainnya adalah pencemaran anak-anak sungai Sepage. Anak sungai Ketahun yang juga berhulu dari Mata Air Belukari itu menjadi sumber air bersih bagi warga Pondok Bakil. Kini mereka harus membeli galon air sebagai sumber air bersih.
Dampaknya mengkhawatirkan warga. Tidak ada upaya untuk menuntut perusahaan untuk menyelesaikan ini. Berawal dari pertemuan yang berujung pada kesepakatan yang dibantah PT. Ada Injatamaa, blokade dan kampanye media. Namun, sejauh ini belum ada tindakan wajar yang diambil.
