Network
JAKARTA, IKOBENGKULU.COM - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, berpendapat bahwa reshuffle atau perombakan kabinet kurang kondusif jika dilakukan menjelang masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024. Hasto menyampaikan pandangannya di Kantor DPP PDIP, Jakarta, pada hari Selasa.
Menurut Hasto, saat ini setiap partai pemilu tengah mempersiapkan diri menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024. Oleh karena itu, dia berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo sebaiknya lebih fokus pada optimalisasi program-program kerja yang telah dicanangkan.
Meskipun begitu, Hasto mengatakan bahwa reshuffle kabinet dapat dilakukan jika ada menteri yang terjerat kasus hukum.
Dalam hal ini, Presiden memiliki opsi untuk menunjuk menteri ad interim yang akan mengisi kekosongan posisi menteri yang ditinggalkan.
Baca Juga: TikTok Shop Indonesia Ditutup, 13 Juta Pengguna Terdampak Kebijakan Baru E-commerce
Hasto menegaskan bahwa keputusan mengenai pergantian kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Dia menyatakan bahwa PDIP sepenuhnya mendukung keputusan yang akan diambil oleh Presiden Jokowi.
Sebagai latar belakang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.
Kabar tentang penetapan Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi telah mencuat.
Selain itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo juga disebut menerima aliran dana terkait dugaan korupsi infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G senilai Rp27 miliar.
