IKOBENGKULU.COM-Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan Rakernas akan membahas evaluasi dan strategi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.
BKKBN melaksanakan Rapat Kerja Nasional membahas strategi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana serta program percepatan penurunan stunting tahun 2023 di Auditorium Kantor BKKBN Pusat di Jakarta, Rabu (25/01/2023).
Rakernas juga akan membicarakan evaluasi dan strategi percepatan penurunan stunting tahun 2023.
"Keluarga-keluarga saat ini menghadapi banyak tantangan. Disrupsi informasi sangat berpengaruh terhadap ketahanan keluarga. Kita juga harus menyiapkan generasi untuk meraih Bonus Demografi dan mengisi Indonesia Emas 2045," kata Hasto.
Gotong royong dan pendekatan pentahelix dalam percepatan penurunan stunting menurut Hasto akan lebih diperkuat dalam strategi di tahun 2023.
"Keluarga harus mengubah mindset dalam mengasuh dan memberi asupan gizi bagi balitanya.Tidak perlu mahal karena banyak sumber pangan di lingkungan sekitar yang sebetulnya cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi".
Asupan satu telur satu hari cukup untuk memenuhi protein hewani anak-anak di fase 1000 Hari Pertama Kehidupan. Apalagi ditambah ikan lele, misalnya.
"Jadi sebenarnya murah. Hal inilah yang menjadi dasar perlunya perubahan mindset keluarga," jelas Hasto yang ditunjuk Presiden sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting.
Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi yang di dalamnya memuat pengukuran prevalensi stunting merupakan pilar kelima dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting.
Ada tiga metode pengukuran stunting di Indonesia. Ketiga metode pengukuran stunting itu adalah Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), Aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) yang keduanya dari Kementerian Kesehatan, serta Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bekerja sama dengan BKKBN dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Ketiga alat pengukuran stunting tersebut memiliki metode yang berbeda. Karena itu penggunaan ketiga metode tersebut akan melengkapi pengukuran prevalensi stunting untuk mencapai target SSGI pada 2024 sebesar 14 persen.
Pelaksanaan survei SSGI 2022 telah dimulai sejak 8 Juni 2022 dan hasilnya akan diumumkan bersamaan Rakernas di BKKBN.
Dibanding SSGI 2021, ada perbaikan pelaksanaan SSGI 2022 meliputi penambahan jumlah blok sensus dan jumlah rumah tangga yang memiliki balita. Perbaikan itu berupa penambahan dua kali lipat jumlah sampel dibanding pelaksaan SSGI tahun 2021.
Pada SSGI 2022, jumlah blok sensus 34.500. Sedangkan pada SSGI 2021 menggunakan 15.000 blok sensus.
Sampel jumlah rumah tangga yang memiliki balita juga bertambah dua kali lipat pada SSGI 2022 menjadi 345.000 dari tahun 2021 yang sebanyak 150.000.
Berdasarkan SSGI 2021, tingkat prevalensi stunting secara nasional adalah 24,4 persen. Jumlah ini masih di atas ambang batas Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang merekomendasikan prevalensi stunting di bawah 20 persen.
Melalui upaya percepatan penurunan stunting, Presiden Joko Widodo menargetkan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada 2024.
Berdasarkan SSGI 2021, terdapat 12 provinsi yang menjadi prioritas percepatan penurunan stunting.
Ke-12 provinsi dengan prevalensi stunting tersebut meliputi Nusa Tenggara Timur (37,8%), Sulawesi Barat (33,8%), Aceh (33,2%), Nusa Tenggara Barat (31,4%), Sulawesi Tenggara (30,2%), Kalimantan Selatan (30%), Kalimantan Barat (29,8%).
Selanjutnya Jawa Barat (24,5%), Jawa Timur (23,5), Jawa Tengah (20,9%), Sumatera Utara (25,8%), dan Banten (24,5%). ***