Network
IKOBENGKULU.COM - Jejaring Sumatera Terang untuk Energi Bersih (STuEB), konsorsium terdiri dari 14 entitas non-pemerintah yang beroperasi di 10 provinsi Sumatera, telah secara resmi menyerahkan sebuah "policy brief" mengenai transisi energi Pulau Sumatera ke Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP).
Seremoni penyerahan dokumen kebijakan tersebut disertai oleh partisipasi aktif puluhan individu di depan Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang juga merupakan markas dari Just Energy Transition Partnership (JETP).
Tujuan utama dari kegiatan ini adalah memberikan pandangan dan masukan berharga kepada Sekretariat JETP mengenai rencana pemensiunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara di Sumatera, serta untuk mengilustrasikan dampak yang diakibatkannya terhadap lingkungan dan masyarakat.
Salah satu anggota STuEB, Sumiati Surbakti dari Yayasan Srikandi Lestari, menekankan besarnya dampak negatif pada kesehatan penduduk yang terpapar di wilayah sekitar PLTU batubara. Ia mendesak agar perhatian dan pertimbangan serius diberikan untuk segera merampingkan operasi PLTU batubara di Sumatera.
Menurutnya, "Operasional PLTU Pangkalan Susu di Sumatera Utara telah berkontribusi pada lebih dari 333 kasus penyakit kulit, gangguan saluran pernapasan, hipertensi, penyakit paru-paru akibat polusi udara, dan masalah tiroid."
Dalam konteks yang berbeda, Alfi Syukri, perwakilan dari LBH Padang yang merupakan bagian dari jaringan STuEB, memberikan contoh nyata tentang akibat dari operasional PLTU batubara Ombilin di Sawah Lunto.
Baca Juga: 19 Mahasiswa di Bengkulu akan Ikuti Uji Kompetensi Pembicara Publik
Menurutnya, 33 murid dari Sekolah Dasar Sijantang mengalami gangguan fungsi paru-paru karena paparan polusi udara dari PLTU tersebut.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga mengonfirmasi bahwa penyakit Saluran Pernapasan Atas (ISPA) secara konsisten masuk dalam daftar 10 besar penyakit di Kecamatan Talawi.
