Network
BENGKULU, IKOBENGKULU-Provinsi Bengkulu masih memiliki pekerjaan rumah tentang pembangunan manusia sektor kesehatan. Hal ini dapat ditinjau berdasarkan empat indikator yang menunjukkan masih rendahnya kualitas kesehatan terhadap sebuah wilayah, yaitu kematian ibu hamil, melahirkan, dan masa nifas (mmr), kematian bayi 0 – 1 tahun (imr), gizi buruk, dan stunting.
Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN) BKKBN RI, Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd mengatakan penanganan masalah Stunting harus dilakukan secara bersama-sama. Tidak hanya dilakukan BKKBN, tetapi melibatkan semua pihak, instansi swasta, vertikal dan perangkat daerah.
"Pencegahan stunting di Bengkulu butuh kolaborasi lintas sektor. Butuh intervensi gizi spesifik dan sensitif yang melibatkan pendekatan multi sektor melalui sinkronisasi program baik skala nasional, lokal dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah," katanya dalam kegiatan kolaborasi kegiatan bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN), di Mercure Hotel Bengkulu, Rabu (25/5)
Dia mengatakan perlunya pendampingan terhadap masyarakat untuk melakukan pencegahan stunting. Pendampingan dilakukan sejak akan melakukan penikahan.
"Sehingga kalau hamil dan melahirkan, langsung mendapatkan pendampingan, apakah anaknua sehat, tinggi badannya terpantau. Sampai memastikan agar anak tersebut bebas stunting," katanya.
Baca Juga: Gubernur Bengkulu: Pj Bupati Benteng Harus Mampu Melanjutkan Pembangunan
Wakil Gubernur Dr Rosjonsyah sebagai ketua Satgas penanggulangan stunting Provinsi Bengkulu diwakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dr Herwan Antoni mengatakan, dalam pelaksanaan penyelesaian stunting yang merupakan persoalan nasional, menuntut semua sektor agar saling bekerja sama secara terpadu dan berkesinambungan mengerjakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Dia mengatakan, Bengkulu telah membentuk tim menurunkan angka stunting sesuai target Provinsi Bengkulu yakni 12,55 persen di tahun 2024, angka ini lebih kecil dibanding dengan target nasional sebesar 14 persen untuk target penurunan stunting tahun 2024.
"Kami berterima kasih kepada BKKBN yang telah memfasilitasi terbentuknya satgas stunting serta tim pendamping keluarga," katanya.
Namun demikian, perlu kita ketahui bersama angka stunting Provinsi Bengkulu tahun 2021 sebesar 22,21 persen, tentunya perlu kerja keras untuk mencapai target provinsi tahun 2024 menjadi 12,55 persen tersebut.
Baca Juga: Bupati Benteng Resmi Dilantik Gubernur Bengkulu
Kepala BKKBn Provinsi Bengkulu Ir Rusman Efendi, mengatakan berdasarkan data badan pusat statistik (BPS) sampai dengan bulan maret tahun 2022, jumlah penduduk Provinsi Bengkulu sebesar 2.032.942 jiwa dengan tingkat laju pertumbuhan penduduk 1.48 persen.
"Jumlah penduduk tertinggi pada generasi “z" atau penduduk yang lahir tahun 1997 – 2012 atau perkiraan umur saat ini 8 – 23 tahun atau sebesar 28,94 persen," katanya.
Urutan kedua generasi milenial penduduk yang lahir tahun 1981 – 1996 dengan perkiraan usia 24 – 39 tahun sebesar 26,66 persen.
Kedua generasi dengan jumlah terbesar ini merupakan aset pembangunan yang harus kita perhatikan agar puncak bonus demografi tahun 2020 – 2025 dapat menjadikan bengkulu maju dan menuju bengkulu emas tahun 2045.
Sebab itu, lanjutnya kebijakan, strategi dan upaya yang optimal melalui Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) terutama melalui upaya pencapaian target/sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk (LPP), angka kelahiran total (TFR), meningkatkan pemakaian kontrasepsi (CPR), menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need), menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19), "Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari Wanita Usia Subur (WUS 15-19 tahun)," katanya ***
