Network
IKOBENGKULU.COM- Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Bengkulu, John Irwansyah Siregar menyampaikan bahwa saat ini GAPKI Bengkulu sedang menunggu tindak lanjut kebijakan dari Pemerintah.
Seperti ketahui bersama bahwa Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan terkait Industri kelapa sawit. Termasuk kebijakan pelarangan ekspor minyak kelapa sawit mentah Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya termasuk olein (minyak goreng).
Menurut John Irwansyah Siregar pelaku usaha perkelapasawitan menghormati atas setiap kebijakan pemerintah terkait industri kelapa sawit. Termasuk kebijakan pelarangan ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan produk turunannya termasuk olein (minyak goreng).
"Kami memahami arahan Presiden RI untuk segera tercapai melimpahnya ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau di masyarakat," terang John Irwansyah Siregar.
Saat ini GAPKI sedang berkomunikasi dan berkoordinasi dengan asosiasi pelaku usaha sawit baik di sektor hulu maupun hilir termasuk BULOG, RNI dan BUMN lainnya, untuk secara maksimal melaksanakan arahan dari Presiden RI agar tercapainya ketersediaan minyak goreng sesuai dengan harga yang ditetapkan di masyarakat.
"Kami juga terus berkomunikasi dengan asosiasi petani kelapa sawit untuk menyampaikan situasi terkini di industri kelapa sawit pasca kebijakan pelarangan ekspor CPO serta mengambil langkah- langkah untuk antisipasi dampaknya bagi petani kelapa sawit," jelas Ketua GAPKI Bengkulu 2 periode ini.
Sampai dengan saat ini baik di Bengkulu maupun secara nasional, saat ini sedang menunggu adanya tindakan lanjutan dari Pemerintah agar permasalahan ini bisa secepatnya tertangani dengan baik.
Pelarangan total terhadap ekspor CPO dan seluruh turunannya, apabila berkepanjangan akan menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan tidak hanya perusahaan perkebunan, refinery dan pengemasan, namun juga jutaan pekebun sawit kecil dan rakyat.
"Kita menghormati berbagainkebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah. Tapi juga harus ada kepastian tindak lanjutnya. Agar kebijakan yang dikeluarkan tidak berkepanjang dan berdampak negatif bagi semua lini sektor yangnberhubungan dengan Industri kelapa sawit baik itu di skala Bengkulu dan nasional," terang pria yang dekat dengan kalangan jurnalis ini. ***
