Network
IKOBENGKULU.COM - Salah satu tugas penting dari seorang pejabat pemerintahan adalah menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD mengeluarkan tantangan kepada beberapa anggota DPR untuk hadir dalam rapat terkait transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan.
Dalam cuitan di akun Twitter resminya, @mohmahfud, Mahfud menantang Anggota DPR Komisi III DPR RI F-Demokrat Benny K Harman dan Arteria Dahlan dari Fraksi PDIP, serta Arsul Sani dari Fraksi PPP untuk hadir dalam rapat tersebut dan tidak mencari-cari alasan untuk absen.
Mahfud sendiri telah berulang kali menyinggung soal transaksi janggal Rp349 triliun di lingkungan Kemenkeu. Meski ia menyebut bahwa transaksi tersebut bukan korupsi, tetapi lebih mengarah pada tindak pidana pencucian uang.
Rapat dengan DPR terkait transaksi janggal ini sebelumnya telah batal dua kali dan dijadwalkan kembali digelar pada Rabu, 29 Maret mendatang.
Baca Juga: Profesor Mahfud MD Menguak Rahasia Berinteraksi dengan Binatang Buas
Tantangan Mahfud MD ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk membuka diri dan bersedia bekerja sama dengan lembaga legislatif dalam menjaga transparansi pengelolaan keuangan negara. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keuangan negara digunakan dengan tepat dan untuk kepentingan rakyat.
Setelah Mahfud MD menantang tiga anggota DPR untuk hadir dalam rapat terkait transaksi janggal di Kementerian Keuangan, Arteria Dahlan dari Fraksi PDIP menanggapi tantangan tersebut.
Dalam cuitannya di akun Twitter resminya, @arteriadahlan, pada 27 Maret 2023, Arteria Dahlan menyatakan siap hadir dalam rapat tersebut. Dia juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan absen tanpa alasan yang jelas.
"Saya, Arteria Dahlan dari Fraksi PDIP siap hadir pada rapat tersebut dan tidak akan absen tanpa alasan yang jelas. Sebagai wakil rakyat, saya harus bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban saya," tulis Arteria.
Dalam kesempatan tersebut, Arteria juga menegaskan bahwa fraksinya, PDIP, selalu mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dia berharap rapat tersebut dapat menjadi kesempatan untuk membongkar informasi terkait transaksi janggal tersebut.
Seperti yang diketahui, Mahfud MD sebelumnya telah menyinggung transaksi janggal senilai Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan.
Meskipun Mahfud menyebut transaksi tersebut bukan korupsi, melainkan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), namun tetap menimbulkan kecurigaan dan memerlukan keterbukaan informasi yang lebih jelas.
Rapat dengan DPR terkait transaksi tersebut telah batal dua kali dan dijadwalkan ulang pada Rabu, 29 Maret mendatang. Mahfud berharap anggota DPR tidak akan kembali mengundur rapat tersebut dan berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk membongkar informasi terkait transaksi janggal tersebut. ***
