JAKARTA, IKOBENGKULU.COM - Ganjar Pranowo, yang digadang-gadang sebagai bakal calon presiden, mengungkapkan kebingungannya atas penurunan sejumlah atribut partai politik, termasuk baliho dan bendera dirinya bersama PDI Perjuangan, yang terjadi selama kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Gianyar, Bali.
Menghadiri Musyawarah Kerja Nasional Persada di Denpasar pada hari Rabu, Ganjar menyatakan, "Saya juga bertanya-tanya kenapa dicopot. Jika ada pelanggaran, tentu penurunan atribut adalah tindakan yang tepat. Namun, jika tidak, sebaiknya tindakan tidak perlu dilakukan secara berlebihan."
Ganjar, yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah, menyebutkan bahwa ia sudah mengetahui tentang insiden tersebut dan telah berkoordinasi dengan DPD PDI Perjuangan di Bali.
Menurutnya, penurunan atribut politik tersebut dilakukan oleh Satpol PP Bali, sekitar satu jam sebelum kedatangan Presiden Jokowi di lokasi acara.
Dalam suasana yang sama, Ganjar menyampaikan rasa senangnya atas komunikasi yang terjalin dengan Wayan Koster, yang memberikan penjelasan terkait insiden tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa alat peraga sosialisasi telah dipasang kembali setelah kejadian.
Baca Juga: Ini Alasan Dukungan Yenny Wahid dan Gusdurian untuk Pasangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024
Lebih lanjut, Ganjar mengungkapkan harapannya agar semua elemen masyarakat mendukung pelaksanaan pemilihan presiden yang berjalan dengan baik, termasuk menjamin kerja aparatur yang netral.
Dalam konteks yang sama, Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, sebelumnya memberikan klarifikasi mengenai video dan berita yang ramai di media sosial.
Video tersebut memperlihatkan aparat saat menurunkan alat peraga sosialisasi, yang termasuk bendera PDI Perjuangan dan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Sang Made menegaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan sesuai standar pengamanan presiden dan demi menjaga estetika, tanpa ada maksud lain. Ia juga memastikan bahwa setelah kegiatan selesai, atribut politik tersebut telah terpasang kembali di tempatnya.
Peristiwa ini memicu perhatian publik terkait dengan prosedur dan etika pengamanan dalam kunjungan presiden serta implikasinya terhadap simbol-simbol partai politik yang terkait dengan tokoh-tokoh potensial dalam pemilihan presiden mendatang. ***