IKOBENGKULU.COM-Meskipun Indonesia memiliki mayoritas umat muslim terbesar di dunia, namun masih banyak pelaku usaha yang ada di negeri ini belum benar-benar berkontribusi 100 persen dalam ekonomi dan keuangan syariah.
Bahkan berdasarkan penilaian Bank Indonesia, masih banyak pelaku usaha di Indonesia yang lebih mengutamakan ekonomi dan keuangan berbasis konvensional.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung PhD mengatakan, Indonesia memiliki peluang yang cukup besar dalam menggarap pasar halal.
Berdasarkan data Indonesia Halal Markets Report 2021-2022, Indonesia memiliki pasar halal terbesar didunia dengan persentase mencapai 11,34 persen.
Akan tetapi, hanya sedikit pelaku usaha yang benar-benar menerapkan prinsip ekonomi dan keuangan syariah.
"Tidak semua pelaku usaha di Indonesia menerapkan prinsip ekonomi dan keuangan syariah, sebagai contoh mereka punya perusahan dengan produk halal, tapi pembiayaan perusahaan masih menggunakan perbankan konvensional," kata Juda pada Webinar Nasional "Strategi dan Inisiatif Menghadapi Tantangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia", katanya Jumat 1 April 2021.
Juda mengaku, masih rendahnya pelaku usaha di Indonesia yang menerapkan ekonomi dan keuangan syariah disebabkan literasi keuangan syariah yang masih sangat rendah, yaitu baru 8,93%, jauh tertinggal dari literasi keuangan secara nasional yang sebesar 38,03%.
Selain itu, rendahnya penerapan ekonomi dan keuangan syariah juga didorong dengan tingkat inklusi keuangan syariah yang masih tertinggal di posisi 9,1% dibandingkan dengan inklusi keuangan nasional 76,19%.
"Literasi dan inklusi keuangan syariah kita masih rendah dibandingkan nasional," tuturnya.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bank Indonesia memiliki strategi dan inisiatif dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia yaitu dengan menerapkan akselerator, inisiator, dan regulator (AIR).
Akselerator yaitu dengan cara berkoordinasi dengan berbagai stakeholder dalam rangka mendorong percepatan program ekonomi dan keuangan syariah antara lain:
Halal Value Chain, kurikulum ekonomi syariah, dan kampanye publik di daerah, nasional, dan internasional.
Kemudian Inisiator yaitu BI memprakasai inovasi dalam program pengembangan ekonomi syariah yaitu pengembangan Islamic Social Finance dan pemberdayaan ekonomi pesantren.
Terakhir, BI menjadi regulator dalam merumuskan dan menerbitkan ketentuan sesuai kewenangan yang dimiliki antara lain penerbitan ketentuan PLJPS, GWM syariah, serta pengembangan instrumen SukBI, Repo Syariah, dan NCD Syariah.
"Kita harapkan AIR bisa menjadi salah satu cara untuk mendorong percepatan program ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia," tutupnya.
Sementara itu, Ketua Indonesia Banking School, Dr Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono SH LLM mengaku, untuk menerapkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, haruslah dimulai dari proses input hingga output sampai ke distribusi pemasaran produk ke konsumen.
Oleh sebab itu, pemerintah perlu membuat kawasan semacam industri halal di Indonesia. Kawasan tersebut dikhususkan untuk perusahaan yang benar-benar menerapkan 100 persen ekonomi dan keuangan syariah.
"Perlu ada kawasan industri halal agar bisa mendorong ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia," ujar Sandriharmy.
Selain itu, diperlukan peran dari kampus-kampus di Indonesia untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang benar-benar ahli dibidang ekonomi syariah.
Kampus atau perguruan tinggi perlu menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri syariah saat ini.
"Kenapa ekonomi dan keuangan syariah ini penting, karena ini dipercaya dapat mendukung program pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat yang mengatur aset berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan," tutupnya.***