IKOBENGKULU.COM - Kamaruddin Simanjuntak semakin berani dan blak-blakkan sehingga bikin geger publik.
Kali ini tak ada kaitannya dengannya peristiwa kematian Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J, tapi Kamaruddin Simanjuntak membuat panik sejumlah kalangan petinggi pemerintahan dan sosok-sosok besar di Indonesia.
Demi membela kepentingan yang berdampak pada kesejahteraan rakyat banyak, Kamaruddin Simanjuntak tak segan membongkar segala skandal yang berkaitan dengan tokoh-tokoh tersebut.
Baca Juga: BWF Championship 2022: The Daddies Tak Ambil Pusing Kalah dari Pasangan Malaysia, Karena...
Dilansir dari pikiran-rakyat.com, pernyataannya terbaru dan paling menyita perhatian di luar kasus Ferdy Sambo adalah informasi skandal besar yang dilakukan oleh salah seorang Direktur Utama (Dirut) di perusahaan BUMN.
"Dalam rangka mempersiapkan capres 2024, seorang Dirut BUMN, mengelola Rp300 triliun. Nama (perusahaannya) PT Taspen, saya buka aja saya ga suka pake etik-etik an," ucap Kamaruddin, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari video unggahan akun TikTok, @semestamendukungmu, Sabtu, 27 Agustus 2022.
Dia mengklaim, Dirut tersebut memacari berbagai wanita untuk kemudian menginvestasikan uang hasil kongkalikong itu atas nama mereka.
Baca Juga: Waspada Kanker Prostat, Kenali Tujuh Gejalanya di Sini
"Wanita-wanita (simpanan) ini dititipi uang dengan cara uang yang Rp300 T diinvestasikan lalu ada cashback, cashback-nya diinvestasikan atas nama perempuan-perempuan ini, yang tidak dinikahi secara resmi hanya secara ghoib," ucapnya.
"Agaknya, (uang dari sang Dirut) membuat wanita wanita ini bisa bertransaksi 200 juta per-hari. Entah uang dari mana, saya nggak ngerti kalian kasih gaji berapa Dirut BUMN itu," ujar Kamaruddin lagi.
Terkait hal tersebut sebenarnya, menurut Kamaruddin, bahwa dirinya sudah mencoba menyurati para pemangku kuasa di pemerintahan, namun tidak pernah mendapat balasan.
Baca Juga: Cara Lepas dari Lilitan Hutang, Baca Sholawat Sebanyak Ini, Kata Ustadz Khalid Basalamah
"Saya surati presiden diam, saya surati wakil presiden diam, saya surati Komisi VI DPR diam, menteri keuangan diam, Menpan-RB diam, menteri BUMN diam, sampai dengan Irjen Polri bagian hukum BUMN itu diam, saya surati Direktur SDM PT Taspen diam, termasuk Ombudsman, lalu saya harus bersurat ke siapa lagi?" ucapnya.***