IKOBENGKULU.COM - Aksi hacker Bjorka sepertinya makin ganas saja, banyak data miliki Indonesia yang dibocorkan. Termasuk menyebut dalang pembunuhan aktivis HAM Munir.
Akhir hacker Bjorka itu tampaknya bikin pemerintah Indonesia jadi panik. Hal itu ditampakkan dengan cara menangguhkan beberapa akun media sosial milik Bjorka.
Setelah sempat hacker Bjorka muncul di media sosial Twitter dan Telegram, kini tampaknya akun baru milik Bjorka, @bjorxanism, juga kembali menghilang.
“Yea my twitter account has been suspended again. I will take a rest now. See you again and love you all (Ya, akun Twitter saya ditangguhkan kembali. Saya akan beristirahat sekarang. Sampai jumpa lagi dan cinta kalian semua)," katanya.
“It won't be too long (itu tidak akan lama),” lanjut Bjorka.
Akun milik Bjorka kembali ditangguhkan oleh platform Twitter, usai aksinya membocorkan dan menyebarkan data.
Sempat menyapa Puan Maharani, Erick Thohir, hingga Denny Siregar melalui akun lama Twitter miliknya, Bjorka kembali membocorkan data petinggi di Telegram.
Mulai dari Johnny G Plate, Luhut Pandjaitan, Anies Baswedan, hingga Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian, menjadi sasarannya.
Bahkan banyak pengguna platform tersebut yang turut memberikan tanggapan, termasuk soal penangguhan akun baru milik Bjorka.
“Jangan terlalu terlena dengan bjorka ingat Kenaikan BBM dan kasus Sambo tetap kawal ygy,” kata pemilik akun @faj***.
“Akun bjorka kesuspend lagi? paling niat,” ujar pemilik akun @rui***.
“Yah kalau bjorka gak bahaya bahaya amat biarin aja kenapa segala ditangguhkan akunya, kan banyak yg percaya dia cuma ngumpulin data berita atau sejarah, gak perlu ketar ketir sampe suspend sih kata gua mah, anggap aja guyon dan pada nganggep goyun juga,” tulis pemilik akun @ego***.
“Gw acungi jempol si atas kerjanya bjorka, sampe pemerintah ketar-ketir,” kata pemilik akun @abc***.
“Mungkin di banned nya karena biar ga bikin gaduh aja dan bukan karena takut. Karena di sini mungkin jg masih ada kaum yg dapat info hoaks/opini/udah pernah publish sekalipun, langsung disembah dan tetep percaya (dengan syarat fyp). Malah kadang sampe ngatain orang lain bego dsb,” ujar netizen lainnya.
Baca Juga: Tokoh Pemuda Apresiasi Langkah Kapolres Rejang Lebong: Memacu Motivasi Masyarakat
Terus beraksinya hacker Bjorka pun membuat pemerintah yang semula tampak santai kini terlihat panik.
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, akhirnya turut buka suara terkait adanya dugaan kebocoran data yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia.
Hinsa Siburian mengatakan bahwa tidak ada sistem elektronik yang terganggu, meskipun isu kebocoran data sedang marak tersiar. Oleh karena itu, Hinsa Siburian pun meminta agar masyarakat tetap tenang dan tidak panik.
"Makanya masyarakat itu kita harapkan tenang saja. Tidak ada satu sistem elektronik yang diserang sementara ini, sistem elektronik ya," katanya, Senin, 12 September 2022.
Sementara, Menko Polhukam Mahfud MD mengutarakan bahwa sejumlah data instansi hingga data pejabat Pemerintahan yang dibocorkan oleh hacker Bjorka tersebut bukan merupakan data rahasia, melainkan data umum yang mudah untuk didapatkan.
"Soal bocornya data negara, saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kemudian, dari analisis Deputi VII (Kemenko Polhukam), terjadi di sini-sini. Tetapi, itu bisa sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia," ujarnya.
Baca Juga: Tahun Ini, Borussia Dortmund Akan Tour ke Indonesia
Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Menkominfo Johnny G. Plate yang mengatakan jika data yang bocor tersebut bukan merupakan data terkini yang spesifik.
"Di rapat dibicarakan bahwa memang ada data-data yang beredar, salah satunya oleh Bjorka, tapi data-data tersebut setelah ditelaah sementara adalah data-data yang bersifat umum. Bukan data-data spesifik dan bukan data-data ter-'update'," ucapnya.
Seperti yang diketahui sebelumnya, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan isu dugaan adanya kebocoran data dari sejumlah instansi hingga pejabat tinggi Indonesia yang dibeberkan oleh akun Bjorka.
Diketahui, Bjorka juga membocorkan hingga memperjualbelikan data kependudukan warga Indonesia yang ia klaim merupakan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Aksi membeberkan hingga memperjualbelikan data tersebut dilakukan oleh Bjorka di forum online "Breach Forums".
Baca Juga: Baru Datang di Barcelona, Lewandowski Langsung Jadi Top Score
Oleh karena dugaan kebocoran data itu, KPU pun menegaskan bahwa tidak ada data yang bocor dari laman dan aplikasi yang mereka himpun. Meski demikian, KPU tetap akan memperkuat kembali sistem keamanan sibernya.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh anggota KPU RI, Idham Holik. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan mempercanggih aplikasi-aplikasi yang nantinya akan digunakan untuk menyelenggarakan pemilu.
"Jadi, semua aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu itu kami akan upgrade teknologinya, termasuk juga keamanan," tuturnya.
"Dan tentunya kami sebagai penyelenggara pemilu sudah kami antisipasi, karena dalam perkembangan teknologi informasi, potensi-potensi terganggunya keamanan sistem dari sebuah sistem informasi itu harus diantisipasi. Pendekatannya bukan pendekatan reaktif, tapi pendekatan mitigatif," katanya menambahkan.
Keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Kominfo, Johnny G. Plate dan disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden pada 12 September 2022.
Baca Juga: Setelah Bermain di Brazil, Diego Costa Akhirnya Kembali ke Liga Inggris
Menkominfo mengakui bahwa banyak data-data beredar yang dibocorkan oleh Bjorka, namun data tersebut merupakan data-data umum dan data lama.
“Data-data itu setelah ditelaah sementara adalah data-data yang sifatnya umum ya, data-data umum bukan data-data spesifik dan bukan data-data yang terupdate sekarang, sebagian data yang lama,” kata Johnny.
Johnny menyampaikan bahwa tim kementerian lintas lembaga yang terdiri dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kominfo, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) akan berkoordinasi untuk menelaah secara mendalam terkait data tersebut.
“BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN tentu akan berkoordinasi untuk menelaah secara mendalam,” katanya.
Johnny juga menyampaikan perlu dibentuk emergency response team untuk menjaga tata kelola data yang baik di Indonesia dan menjaga kepercayaan publik.
Baca Juga: 54 Perusahaan Terdaftar di BEI Lakukan Public Expose LIVE 2022
“Akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN yang akan melakukan assessment-assessment berikutnya,” kata Johnny.
Menurut Johnny komunikasi publik juga sangat penting untuk mengatasi permasalahan ini.
Johnny mengimbau kepada media untuk tidak memberitakan berita yang memberikan dampak kebingungan kepada masyarakat.
“Banyak hal-hal yang teknis yang kadang-kadang salah kutip, yang mengakibatkan satu dengan lainnya warga bangsa kita ini saling membully,” ujarnya.
“Kita perlu membangun kekuatan nasional kerja bersama-sama gotong royong menghadapi semua bahaya termasuk bahaya di ruang digital,” lanjut Johnny.
Terakhir, Johnny menyampaikan bahwa rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) telah disetujui di rapat tingkat 1 oleh Panja Komisi 1 DPR RI dan Pemerintah.**