Network
IKOBENGKUKU.COM - Polemik tunggakan hutang gaji 20 orang mantan karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Alami Kabupaten Kepahiang, diketahui saat ini telah masuk ke ranah hukum, yang mana melalui penasehat hukumnya (PH) 20 orang mantan karyawan PDAM Tirta Alami Kepahiang, telah resmi melaporkan adanya dugaan ingkar janji dan penipuan manajemen PDAM Tirta Alami Kepahiang ke Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Kepahiang.
Menanggapi permasalahan tersebut Ketua DPRD Kepahiang, Windra Purnawan akhirnya juga angkat bicara terkait permasalahan tersebut.
"Kami menyarankan, sedapat mungkin masalah itu diselesaikan terlebih dahulu secara kekeluargaan, jangan terlalu tergesa-gesa untuk diselesaikan melalui jalur hukum," tutur Windra.
Baca Juga: Tidak Capai Passing Grade, Kuota PPPK Guru di Kepahiang Tidak Terpenuhi
Namun jika memang permasalahan tersebut tidak dapat lagi diselesaikan secara baik-baik. Sambung Windra, dirinya juga tidak bisa menghalangi hak setiap warga negara indonesia untuk menuntut keadilan secara hukum, apa lagi hal tersebut berkaitan dengan apa yang menjadi hak-hak sebagai karyawan perusahaan.
"Kami rasa masalah ini masih bisa diselesaikan secara baik-baik. Apa yang menjadi tuntutan dari mantan karyawan tetap bisa diselesaikan," ujarnya.
Tegas politisi muda Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini, Bupati Kepahiang, Hidayattullah Sjahid juga tidak bisa lepas tangan terhadap permasalahan yang saat ini tengah dihadapi oleh perusahaan plat merah tersebut.
Baca Juga: Pesawat Tergelincir Keluar Landasan, Seluruh Penumpang Selamat
"Bupati juga harus turun tangan menyelesaikannya, karena PDAM itu perusahaan milik daerah yang mana bupati juga punya tanggung jawab terhadap baik buruknya kondisi dari perusahaan itu," tegas Windra.
DPRD Kepahiang, selaku mitra kerja pemerintah daerah, sambung mantan komisioner KPU Kepahiang Periode 2013-2018 itu, siap untuk membantu mencarikan solusi penyelesaian atas masalah yang sekarang tengah dihadapi manajemen PDAM Tirta Alami Kepahiang.
