Network
IKOBENGKULU.COM - Provinsi Bengkulu memiliki risiko tinggi keluarga melahirkan anak stunting. Dari jumlah populasi mencapai 2 juta lebih, tingkat kemiskinan yang rendah yakni sebanyak 297.230 orang atau 14,62 persen dibanding dengan risiko kelahiran anak stunting.
Hal ini diungkapkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia Hasto Wardoyo mengatakan dalam Kampanye Percepatan Penurunan Stunting Bersama Mitra di Provinsi Bengkulu Tahun 2022, Rabu (21/12/2022) malam.
"Kemiskinan ekstrem di Bengkulu tidak tinggi. Jadi lebih banyak keluarga berisiko tinggi melahirkan anak stunting dibandingkan kemiskinan ekstrem. Dengan itu kami memilih mengendalikan risiko tinggi yang melahirkan anak stunting," kata Hasto.
Hasto yang didampingi Wakil Gubernur Bengkulu Rosjonsyah, bersama Anggota DPR RI Elva Hartati dan Kepala Perwakilan BKKBN Rusman Effendi, mengungkap banyak keluarga berisiko tinggi melahirkan anak stunting namun tidak masuk dalam kondisi kemiskinan ekstrem.
"Melihat persentase stunting di Bengkulu sebesar 22,1 persen itu masih sangat tinggi. Ditambah angka kelahiran total sebesar 2,21 persen. Semuanya itu tidak memiliki riwayat dalam kemiskinan ekstrem. Jadi pengendalian stunting menyasar ke semua lapisan masyarakat terutama menurunkan angka kelahiran remaja," papar Hasto.
BKKBN pun menurunkan angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun menjadi 21 kelahiran per 1000 wanita usia subur (WUS) rentang usia 15 sampai 19 tahun pada tahun 2022.
Pengendalian selanjutnya dengan meningkatkan median usia kawin pertama perempuan menjadi 22 tahun, dan meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga menjadi 57 pada tahun 2022.
"Dengan demikian kami targetkan persentase penurunan stunting di Bengkulu hingga tahun 2024 sebesar 12,55 persen," kata dia.
Baca Juga: Dewan Beri Apresiasi Pendirian RSTG Kota, Ini Bentuk Memuliakan Kaum Perempuan
Untuk mencapai target sasaran dimaksud, BKKBN memberikan perhatian yang lebih pada operasi akar rumput berbasiskan data teknis yang termutakhirkan dan dapat dipertanggungjawabkan.
